Masalah sampah Pekanbaru kian lama semakin mengkhawatirkan. Tumpukan sampah terlihat di berbagai titik. Dan yang lebih mengagetkan lagi, tumpukan sampah itu juga terlihat di dekat rumah dinas Gubernur Riau.
Selain mengganggu pemandangan, sampah ini juga mengeluarkan bau busuk dan menyengat sehingga meresahkan masyarakat. Padahal, sampah sudah menjadi masalah sejak bertahun-tahun lalu, namun sampai sekarang seperti belum menemukan titik terang.
Pakar tata kota Pekanbaru, Dr Muhammad Ikhsan memaparkan sudut pandangnya dalam melihat masalah ini. Sampah juga banyak berkontribusi pada banjir langganan yang terjadi di Pekanbaru. Semakin banyak sampah yang menumpuk dan tidak diolah menyebabkan drainase menjadi tersumbat.
Dalam perbincangan Dr. Ikhsan dengan Bapak Zulkarnain Kadir di kanal Youtube Cakaplah, beliau mengatakan bahwa masalah sampah yang terjadi di Pekanbaru dikarenakan semua pihak yang terlibat tidak bisa mengelola sampah dengan baik.
Pembagian Tanggung Jawab untuk Mengatasi Sampah
“Sampah adalah suatu hal yang harus disingkirkan, diolah, dan dikelola. Karena jika tidak demikian, maka dampak yang ditimbulkan besar,” ujar Dr. Ikhsan. Selain dibuang di pinggir jalan, sampah juga dibuang di sungai Siak dan Sail.
Padahal, sungai Siak adalah sumber air utama yang digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Selain mencemari sungai, sampah juga mengakibatkan pendangkalan sungai.
Jika Kota Pekanbaru diguyur hujan dalam intensitas sedang saja, debit air sungai sudah meluap dan masalah banjir Pekanbaru pun terjadi.
Menurut Dr. Ikhsan, penanganan sampah oleh dua Walikota yang berbeda sama-sama memiliki dampak positif dan negatif. Untuk periode ini, masalah sampah memang diserahkan kepada kontraktor atau pihak ketiga, sementara dulu ada pembagian tanggung jawab sesuai wilayah.
“Untuk tempat-tempat umum yang memegang tanggung jawab adalah Dinas Kebersihan. Di pasar ada Dinas Pasar. Pengelolaan sampah di sekolah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Sementara perumahan yang bertanggung jawab adalah kecamatan dan kelurahan.” kata Dr. Ikhsan ketika ditanya perbedaan Pemerintah Kota dalam menyikapi masalah sampah.
Sementara sekarang, semuanya, mulai dari hulu ke hilir diserahkan kepada kontraktor. Sisi positifnya adalah Pemerintah tidak terlalu repot karena sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Namun bisa menjadi negatif ketika tidak dilakukan pengawasan yang mendetail dan maksimal.
Masalah Sampah Tak Kunjung Usai
Dikutip dari news.detik.com, masalah sampah berulang kali timbul ketika kontrak telah berakhir dengan pihak ketiga. Penanganan seperti ini justru malah membuat masalah semakin jauh dari kata solusi. Jadi, siapakah yang menjadi pihak yang bertanggung jawab terkait masalah sampah?
Hal penting yang perlu dilakukan saat ini adalah adanya sinergitas antara masyarakat dan juga Pemerintah. Jangan mencari siapa yang salah dan benar. Masyarakat perlu memahami dan bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga masing-masing.
Masyarakat berhak mendapatkan pengetahuan dengan cara sosialisasi bagaimana memilah sampah, mengolahnya, hingga menghasilkan pundi-pundi dari kegiatan produktif ini. Pemerintah di sisi lain bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
Contohnya adalah membangun TPS dan TPA yang layak, menggunakan metode sanitary landfill bukan open dumping, menyediakan container bin besar yang tertutup di berbagai titik masalah sampah, memperketat pengawasan kontraktor, hingga normalisasi sungai.
Pengelolaan Sampah yang Ideal di Pekanbaru
Ketika ditanya bagaimana mengelola sekaligus mencari solusi sampah Pekanbaru secara ideal, Dr. Ikhsan menyebutkan bahwa hal tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan Kota Pekanbaru. Perlu memahami letak permasalahannya dimana, di hulu, hilir, atau secara keseluruhan.
Masyarakat terletak di bagian hulu. Dalam hal ini, diperlukan kesadaran masyarakat untuk memahami dan memilah sampah organik dan anorganik. Mana yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Mana yang bisa dipakai dan tidak dipakai.
Penjadwalan pengambilan sampah di titik yang ditentukan juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Masalah juga terjadi di pengangkutan. Menurut Dr. Ikhsan, pengangkutan adalah hal yang paling banyak menguras anggaran. Di Pekanbaru, yang menjadi masalah adalah terkait dengan armada-armada yang sudah tua.
Sementara di hilir adalah Pemerintah perlu memperhatikan TPS , TPA, dan juga alat-alat yang digunakan. Pekanbaru tidak memiliki TPA dan TPS yang memadai sehingga masyarakat membuang sampah kebanyakan ke daerah lapang, bahkan di pinggir jalan yang ada space kosong.
Selain itu alat-alat yang digunakan juga banyak yang rusak. Metode pengumpulan sampah juga sudah bukan open dumping lagi agar tidak mencemari lingkungan. Pemerintah perlu sekali untuk memperhatikan hal ini jika ingin masalah sampah bisa diatasi.
Dr. Ikhsan mengajak untuk melihat cara penanganan masalah sampah Kota Surabaya. Menurutnya, Surabaya bisa mengubah masalah menjadi berkah. Masyarakat dan Pemerintah sama-sama bergerak untuk menyelesaikan masalah ini.
Mulai dari gencarnya sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat diajak untuk menjadi produktif dan bisa mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat.
Selanjutnya ada pembagian tanggung jawab yang jelas kepada pihak ketiga (bagian hilir), hingga sampah bisa dijadikan bahan bakar turbin untuk menghasilkan listrik. Secara tidak langsung hal ini dinilai mampu memperlancar transportasi Pekanbaru.
Dr. Ikhsan optimis Kota Pekanbaru bisa mengatasi tidak hanya masalah sampah tapi juga banjir. Dengan adanya master plan yang sudah selesai dibuat ditambah dengan peran semua pihak, maka impian untuk bebas sampah dan mencapai solusi banjir Pekanbaru pun bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicapai.
Sumber : riaubarometer.com